PERENCANAAN KEGIATAN PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA INSTANSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FADILLAH PUTRI, SHELLY PERENCANAAN KEGIATAN PENELITIAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN PPH 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA INSTANSI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Penelitian]

[img] Text
A. HAL AWAL.pdf

Download (448kB)
[img] Text
B. ABSTRAK.pdf

Download (35kB)
[img] Text
C. BAB 1.pdf

Download (334kB)
[img] Text
H. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (159kB)

Abstrak

Laporan penelitian ini merupakan hasil analisis dari pelaksanaan penelitian di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai analsis penerapan akuntansi perpajakan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak PPh 21 atas Gaji Karyawan di Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal yang mendasari penulis tertarik untuk melakukan analisis tersebut yaitu adanya perubahan terbaru mengenai peraturan Undang-Undang pajak yang tecantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan observasi, dokumentasi, wawancara, serta studi pustaka. Hasil laporan penelitian menunjukkan bahwa Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan aturan terbaru perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, baik dari pengenaan tarif maupun PTKP-nya. Untuk mekanisme perpajakannya dimulai dari peremajaan pegawai, pembuatan kode Billing, serta pelaporan pajak melalui akun efin masing-masing pegawai. Untuk kendala yang terjadi pada mekanisme perpajakan di Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terjadinya eror pada sistem pajak djp serta terlambatnya penerimaan daftar gaji. Kendala ini dapat diatasi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak.

Tipe Dokumen: Penelitian
Kata Kunci Dari Abstrak/Naskah: Pajak Penghasilan Pasal 21, Mekanisme Perpajakan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Subyek: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Fakultas: Fakultas Hukum, Seni dan Sosial > Ilmu Ekonomi
Depositing User: Unnamed user with email perpustakaan@stiesbi.ac.id
Date Deposited: 26 Aug 2024 06:35
Terakhir Diubah: 26 Aug 2024 06:35
URI: http://eprints.stie-sbi.ac.id/id/eprint/568

Actions (login required)

View Item View Item